Tanggal, 24 January 2023, Oleh Administrator
DPRD Kota Bontang melakukan kunjungan ke Dinas PUPR&PERA Provinsi Kaltim. Kunjungan tersebut diwakili oleh Amir Tosina dan Abdul Samad, S.E. kunjungan tersebut disambut hangat oleh Ir. Dadang Irwan, M.T. selaku Sekretaris Dinas PUPR&PERA, Reni Modita, S.T., selaku Kasubbag Perencanaan Program, dan Ir. Iqro Firmani, S.T., selaku Kasi Perencanaan Tata Ruang bertempat di Ruang Rapat Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR dan Pera Provinsi Kaltim pada hari Jumat, 20 Januari 2023.
Pihak DPRD Bontang menyampaikan maksud kunjungan kerja untuk membahas usulan perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan usulan kawasan industri di Kota Bontang. Disampaikan tentang regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, dan/atau Hak Atas Tanah, RTRW Kabupaten/Kota.
Tim DPRD Kota Bontang menyampaikan tentang perlunya revisi paling lambat 18 bulan setelah RTRW Provinsi ditetapkan agar usulan perluasan RTH dimungkinkan untuk diakomodir pada Revisi RTRW Kota Bontang.
Pihak PUPR dan PERA menyampaikan bahwa kawasan industri di Kota Bontang masuk dalam kategori ruang kawasan perikanan dan kawasan permukiman dalam Ranperda RTRWP Kaltim. “Dalam IAZ kawasan perikanan, kegiatan industri perikanan dan industri pengolahan perikanan, serta kegiatan industri pengolahan yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus termasuk dalam kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.
Sedangkan dalam IAZ kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas termasuk dalam kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk deliniasi dan kajian lingkungan dalam perencanaan kawasan industri,” ujarnya.
Untuk itu pihak PUPR PERA menyarankan pihak Kota Bontang untuk dapat mengoptimalkan pola ruang kawasan industri yang sudah ada dalam Ranperda RTRW Provinsi Kaltim yang memiliki luas sekitar 2.700 Ha.
