Pembentukan organisasi ini didasarkan pada:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  → Mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan rakyat.
• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  → Menjadi dasar dalam pembentukan dan pengelolaan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dinas PUPR.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019
  → Mengatur klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah.
• Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023
  → Mengatur secara spesifik struktur organisasi, tugas, dan fungsi Dinas PUPR di Kalimantan Timur.

2. Alasan Pembentukan Organisasi PUPR

1. Menjalankan Kewenangan Daerah

   • Sebagai bagian dari otonomi daerah, dinas ini bertanggung jawab terhadap urusan pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan rakyat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan

   • Dengan organisasi yang jelas, diharapkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal.

3. Menyesuaikan dengan Kebutuhan Pembangunan Daerah

   • Pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, penataan ruang, serta penyediaan perumahan dan permukiman memerlukan lembaga yang fokus dan memiliki kewenangan yang cukup.

4. Menyediakan Struktur Organisasi yang Fungsional

   • Dinas ini dibentuk dengan beberapa bidang (seperti Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi, Penataan Ruang, dan Perumahan & Permukiman) yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan daerah.